Rapat Evaluasi Penyerapan APBD dan APBN Tahun 2017

Rapat Evaluasi Penyerapan APBD dan APBN  Tahun 2017  pada tanggal 27 – 28 Desember 2017 yang dilaksanakan di Hotel Surabaya Suites, Jl. Pemuda No. 33-37 dihadiri oleh 67 OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Tujuan dari Rapat tersebut untuk mengetahui penyerapan APBD dan APBN sampai dengan 22 Desember 2017  sekaligus mengetahui permasalahan dan upaya penyelesaiannya, utamanya progres pengadaan pada belanja barang dan jasa dan belanja modal.

Selanjutnya hasil dari desk tersebut adalah sebagai berikut :

Sebagian besar pihak ketiga/rekanan sebagai pelaksana kegiatan dalam melakukan penawaran jauh dibawah dari pagu anggaran yang telah disediakan.
Pelaksanaan perencanaan dan kegiatan fisik dilakukan pada tahun anggaran yang sama.
Terdapat beberapa paket pekerjaan yang mengalami lelang ulang karena peserta yang melakukan penawaran tidak memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan.
Beberapa OPD (Rumah Sakit) mendapatkan alokasi dana cukup besar yang berasal dari pajak rokok, sampai dengan akhir triwulan IV belum dapat merealisasikan pelaksanaannya hal ini terkendala dengan aturan yang dikeluarkan Menteri Kesehatan melalui PERMENKES nomor 40 tahun 2016 yang mengatur dana yang berasal dari pajak rokok peruntukannya untuk kegiatan sosialisasi, bukan untuk kegiatan fisik (Belanja Modal). Namun pada akhir Nopember 2017 diterbitkan PERMENKES Nomor 53 Tahun 2017 yang mengatur tentang Perubahan PERMENKES Nomor 40 Tahun 2016 dimana  peruntukkannya yang semula hanya untuk sosialisasi kemudian diubah peruntukannya disamping untuk sosialisasi juga untuk pelayanan kesehatan (pengadaan alat kesehatan dan Pembangunan Gedung). Namun mengingat PERMENKES No 53 Tahun 2017 diterbitkan akhir tahun 2017 sehingga penggunaan dana dari pajak rokok tidak dapat terlaksana dengan maksimal. Hal ini sangat berpengaruh terhadap besarnya prosentase penyerapan APBD tahun 2017.
Terdapat pengadaan Alat-alat Kedokteran dan alat-alat kesehatan belum bisa direalisasikan karena  sampai saat ini belum masuk dalam daftar, baik jenis barang maupun harganya.
Adanya revisi DIPA APBN yang harus dilakukan dikarenakan adanya tumpang tindih dengan pelaksanaan APBD serta adanya pengurangan pagu anggaran DIPA pada beberapa Satker, sehingga terdapat beberapa program/kegiatan ditunda pelaksanaannya.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *